Jeritan Lhoseumawe – DPR Minta OJK aturan yang memperbolehkan penggunaan debt collector pihak ketiga dalam penagihan utang. Permintaan ini muncul setelah banyaknya laporan dari masyarakat terkait praktik debt collector yang dinilai meresahkan dan melanggar hak-hak konsumen. Aturan yang membolehkan debt collector pihak ketiga untuk terlibat dalam proses penagihan utang dianggap membuka celah bagi tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum dan etika bisnis.
Latar Belakang: Meningkatnya Penggunaan Debt Collector Pihak Ketiga
DPR Minta OJK Seiring dengan berkembangnya sektor keuangan di Indonesia, penggunaan layanan pihak ketiga dalam penagihan utang atau debt collector semakin meningkat. OJK sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan sebelumnya mengeluarkan aturan yang memperbolehkan lembaga keuangan untuk menggandeng debt collector pihak ketiga dalam rangka menagih utang dari nasabah yang menunggak pembayaran.
Namun, praktik ini mendapat sorotan tajam setelah banyak laporan mengenai perilaku tidak etis dari beberapa debt collector pihak ketiga yang melibatkan intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan terhadap debitur. Tidak jarang, masyarakat merasa tertekan dan tidak nyaman dengan cara-cara yang digunakan oleh debt collector dalam menagih utang, yang terkadang melanggar batas kewajaran dan hak asasi manusia.
Berdasarkan pengamatan, banyak nasabah yang menjadi korban praktik debt collector yang tidak terkontrol, seperti penggunaan ancaman fisik, penyebaran data pribadi, serta pengancaman dengan mengganggu keluarga debitur. Praktik-praktik ini kemudian menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan berujung pada tuntutan untuk menghapus aturan tersebut.
Tanggapan DPR: Menuntut Perubahan Aturan OJK
Anggota Komisi XI DPR, Eddy Soeparno, menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak buruk dari praktik-praktik penagihan utang yang tidak beretika ini.
Baca Juga : Haji Uma Senator Asal Aceh Desak Pusat Segera Tetapkan Status Bencana Nasional
“Kami di DPR meminta agar OJK segera menghapus aturan yang memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menjadi debt collector. Banyak laporan yang kami terima terkait praktik-praktik yang tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. OJK seharusnya lebih memperhatikan sisi perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan ini,” tegas Eddy dalam rapat tersebut.
Reaksi Publik: Penolakan Terhadap Praktik Debt Collector
“Saya merasa sangat tertekan setelah mendapat telepon dan ancaman dari debt collector. Mereka mengatakan akan menyebarkan informasi pribadi saya ke publik jika saya tidak membayar utang segera. Itu sangat meresahkan dan membuat saya takut,” ujar Budi (39), salah satu warga yang menjadi korban praktik debt collector pihak ketiga.
Ia pun mengaku merasa terjebak dalam situasi yang semakin membuatnya cemas dan bingung.
Penyebaran cerita-cerita serupa yang terjadi di berbagai daerah semakin menambah tekanan bagi masyarakat, yang mulai meminta pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk segera mengambil langkah tegas dalam mengatur dan mengawasi praktik debt collector ini. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa banyak pihak mendesak OJK untuk segera mengevaluasi kebijakan tersebut.
Pengawasan dan Perlindungan Konsumen: Tanggung Jawab OJK
Terkait dengan permintaan DPR, Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima banyak masukan dari masyarakat dan lembaga-lembaga terkait tentang praktik debt collector pihak ketiga yang meresahkan. OJK mengaku akan segera melakukan evaluasi terhadap aturan tersebut.
“Kami sangat menghargai perhatian dari DPR dan masyarakat terkait masalah ini. Kami akan segera melakukan evaluasi terhadap penggunaan debt collector pihak ketiga yang tidak sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. Perlindungan konsumen adalah prioritas kami, dan kami berkomitmen untuk menjaga agar sektor jasa keuangan tetap berintegritas dan melindungi kepentingan masyarakat,” ungkap Wimboh.
