Lhosumawe – Kades OKI Diduga Sebuah insiden menggemparkan terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), provinsi Sumatera Selatan.
Korban mengalami luka‑luka serius dan kini tengah mendapatkan perawatan medis.
Kronologi Kejadian
insi Sumatera Selatan, Jauhari A.
Baca Juga : Badan Usaha Ekonomi Produktif Dilanching di Subulussalam
Setibanya di lokasi, Komarudin mengenalkan dirinya sebagai kades untuk mencari tahu perkembangan. Namun, menurut pengakuannya, yang terjadi malah pengeroyokan secara tiba‑tiba oleh oknum yang mengenakan seragam TNI dan tim keamanan perusahaan.
Saya datang memperkenalkan diri sebagai Kepala Desa Cahya Bumi. Namun, oknum anggota TNI dan keamanan perusahaan langsung memukul dan mengeroyok saya. Kakak saya yang ikut merekam kejadian itu juga dikeroyok, bahkan ponselnya dirampas.” — Komarudin
Kedua korban kemudian dibawa dengan mobil ke kantor perusahaan, lalu masih mendapat pukulan sebelum akhirnya diselamatkan oleh aparat kepolisian setempat dan dilarikan ke RSUD Kayuagung untuk perawatan.
Dokter di RSUD Kayuagung, dr. Nikolas, membenarkan bahwa Komarudin dan Zainal mengalami luka memar di bagian wajah dan dada
Insiden ini tak hanya menimbulkan luka fisik, tapi juga memunculkan ketegangan di tengah masyarakat setempat—termasuk kekhawatiran soal keamanan warga dan aparat di area perkebunan.
Mengapa Kasus Ini Penting?
-
Perlindungan Pemerintah Desa: Kepala desa seharusnya memiliki proteksi saat menjalankan tugas‑tugas pemerintahan, apalagi ketika menegakkan hak warga.
-
Penerapan Hukum yang Setara: Keterlibatan oknum TNI dalam dugaan penganiayaan menuntut kepastian hukum dan transparansi agar kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga.
Kasus dugaan pengeroyokan terhadap Kepala Desa Cahya Bumi dan saudaranya di OKI bukan hanya sekadar laporan kekerasan fisik. Ia menggambarkan konflik yang lebih rumit: antara pemerintahan lokal, warga, perusahaan besar dan aparat keamanan.
Demi keadilan dan keamanan warga, penting agar proses hukum berjalan transparan, pelaku bertindak profesional, dan lembaga terkait bertanggung jawab. Hanya dengan demikian kepercayaan publik bisa tetap terjaga—and keadilan bagi korban bisa ditegakkan.
