Lhoseumawe – Massa Aksi Tutup Ratusan hingga ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Tutup TPL melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin pagi (10 November 2025). Aksi ini digelar untuk menuntut penghentian operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan menyerukan agar Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menemui mereka secara langsung. Namun, massa menolak diwakili oleh Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, sehingga suasana sempat memanas.
Kronologi Aksi
Baca Juga : Militer Myanmar Klaim Hancurkan Hampir 150 Bangunan Pusat Scamming
Massa mulai berkumpul sejak pukul 09.00 WIB di depan gerbang utama kantor Gubernur Mereka membawa berbagai atribut seperti spanduk bertuliskan “Tutup TPL Sekarang Juga”, megafon, dan menyuarakan orasi-orasi. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari beberapa demonstrasi sebelumnya yang menuntut agar TPL segera ditutup karena dianggap merugikan masyarakat adat, lingkungan, dan ekonomi lokal.
Saat tiba di pintu gerbang, perwakilan massa meminta mediasi dengan Gubernur Bobby Nasution. Namun, pihak pemprov mengirimkan Wakil Gubernur Musa Rajekshah untuk menemui mereka. Setelah beberapa saat berorasi, salah seorang orator menyampaikan:
“Kami tak mau hanya ditemui wakil. Kami datang ingin bertemu langsung dengan bapak Gubernur Bobby Nasution!”
Suasana kemudian menjadi tegang karena massa menolak dialog dengan Wagub. Pihak pengamanan internal panggilan untuk mempertemukan Gubernur, namun tak ada konfirmasi kehadiran dari Bobby Nasution.
Tuntutan Utama Massa
Beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh massa dalam aksinya antara lain:
-
Menutup operasional TPL di wilayah Sumatera Utara dengan alasan kerusakan lingkungan, pelanggaran hak masyarakat adat, dan tidak adil secara ekonomi bagi mitra maupun pekerja lokal.
-
Pemerintah Provinsi agar memfasilitasi dialog terbuka antara masyarakat adat, mitra TPL, dan pihak perusahaan untuk mencari solusi yang adil dan mengakar.
-
Meminta agar Gubernur Bobby Nasution langsung menemui massa sebagai bentuk tanggung jawab publik.
-
Pengusutan transparan terhadap klaim-klaim operasi TPL—termasuk dampak lingkungan, izin operasional, dan kontribusi terhadap masyarakat lokal.
Tanggapan Pemerintah
Perwakilan Pemprov Sumut melalui Humas menyatakan bahwa dialog terbuka telah dijadwalkan, namun belum dapat dilakukan secara langsung dengan Gubernur karena agenda kerja yang sudah terjadwal. Selain itu, Wakil Gubernur Musa Rajekshah datang sebagai utusan pemerintah dan siap menerima perwakilan massa untuk mendengarkan aspirasi. Namun, karena penolakan massa terhadap kehadirannya, pertemuan tertunda.
Sementara itu, Gubernur Bobby Nasution melalui stafnya mengatakan bahwa akan melakukan kajian menyeluruh atas tuntutan masyarakat terkait TPL, termasuk aspek lingkungan dan sosial. Ia mendorong agar semua pihak bersabar dan menyiapkan data lengkap untuk dialog yang konstruktif.
Dampak dan Suasana di Lapangan
Aksi berjalan secara damai namun cukup menimbulkan dampak arus lalu lintas di sekitar kawasan Kantor Gubernur. Petugas kepolisian dan Satpol PP menutup beberapa akses jalan untuk menjaga keamanan dan kelancaran aksi.
Massa tampak membawa air minum, tenda kecil, dan melakukan orasi hingga siang hari. Beberapa peserta menyampaikan keyakinan bahwa aksi ini akan diperluas jika belum mendapat jawaban langsung dari Gubernur.
Catatan Latar Belakang
Konflik antara masyarakat adat, mitra TPL, dan pihak perusahaan sudah lama berlangsung. TPL dikritik oleh sejumlah kelompok karena dianggap melakukan pembalakan atau pengelolaan lahan yang tidak adil bagi masyarakat sekitar dan mitra. Sementara pihak perusahaan membantah dan menyatakan bahwa operasionalnya sesuai izin serta memberi kontribusi ekonomi.
Tantangan ke Depan
Beberapa hal menjadi perhatian dalam perkembangan selanjutnya:
-
Pemerintah Provinsi perlu memastikan bahwa dialog benar-benar inklusif, transparan, dan melibatkan semua pihak — termasuk pekerja mitra, masyarakat adat, dan perusahaan.
-
Agar akar persoalan (izin, dampak lingkungan, hak masyarakat) diselesaikan secara berkelanjutan dan tidak hanya menjadi agenda politik sementara.
-
Massa perlu menahan diri agar aksi tetap damai dan tertib demi kelancaran penyampaian aspirasi.
-
Pemprov harus menyiapkan mekanisme mediasi cepat agar tuntutan massa tidak demam kepentingan yang memanas.
Penutup
Aksi massa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara yang menolak ditemui oleh Wagub Musa Rajekshah dan mendesak pertemuan langsung dengan Gubernur Bobby Nasution menunjukkan ketegangan yang mendalam mengenai keberadaan TPL. Momentum ini menjadi titik penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah konstruktif yang mengedepankan keadilan sosial, kepastian hukum, dan keberlanjutan lingkungan.
