Lhoseumawe – Paripurna DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menggelar rapat paripurna untuk pengesahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Senin, 23 September 2025.
Dalam sidang tersebut, mayoritas fraksi menyatakan menyetujui RUU APBN 2026 untuk disahkan menjadi undang-undang.
Ketua DPR RI memimpin langsung jalannya sidang, disertai kehadiran Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), serta pejabat pemerintah lainnya.
Baca Juga : Dolar AS Tembus Rp16.600 Bos BI Rupiah Akan Stabil & Balik Menguat
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 pada bulan Agustus lalu di hadapan sidang tahunan MPR dan DPR.
Setelah melalui serangkaian pembahasan dan rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR, akhirnya naskah RUU APBN 2026 disepakati.
Pengesahan ini menandai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah kebijakan fiskal negara tahun depan.
UU APBN 2026 akan menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan keuangan negara selama satu tahun anggaran.
Dalam rancangan tersebut, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.450 triliun, meningkat dibanding APBN 2025.
Sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp2.970 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Defisit anggaran direncanakan berada pada level 1,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara dengan sekitar Rp480 triliun.
Pemerintah menyatakan bahwa defisit ini masih dalam batas aman dan dibiayai melalui penerbitan surat utang dan sumber pembiayaan lainnya.
Fokus utama APBN 2026 mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, transformasi ekonomi hijau, serta penguatan ketahanan pangan dan energi.
Pemerintah juga menekankan penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur berkelanjutan.
Alokasi anggaran terbesar dalam APBN 2026 masih difokuskan pada sektor pendidikan, dengan total sekitar Rp665 triliun.
Diikuti sektor kesehatan yang mendapatkan anggaran sekitar Rp240 triliun, untuk menopang reformasi
